Membangun SDM juga Memenuhi Hak Asasi Manusia, Faida Pukau Peserta Festival HAM

image_pdfsave PDFimage_printPrint this

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah acap kali memicu konflik dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Semisal perluasan jalan dengan menggusur kawasan permukiman, serta fasilitas publik lainnya seperti Bandara.
Tak heran, jika pemerintah daerah menjadi salah satu instansi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, selain Polri, dan perusahaan atau korporasi.
Untuk itu, perlu ada pemahaman bersama baik di tingkat pemimpin / pengambil kebijakan di daerah, pejabat dan aparatur pemerintah di daerah.
Harapannya, pembangunan yang dilakukan berbasis pemenuhan HAM, bukan sekadar menjalankan program kerja yang justru merugikan masyarakat setempat.
Sejatinya pembangunan harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. “Jadi, tidak ada pembangunan yang berarti tanpa didasari bahwa kesejahteraan adalah hak asasi manusia,” kata Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR, usai jadi pemateri Festival HAM di Wonosobo, Jawa Tengah, (14/11/2018).
Program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah bagian dari pemenuham HAM, semisal layanan pendidikan, kesehatan, maupun transportasi massal.
Bahkan layanan administrasi kependudukan juga terkait dengan HAM.
Pembangunan sumberdaya manusia, serta infrastruktur secara berkelanjutan. “Tak banyak yang menyadari itu. Tapi kalau sudah menyadari maka pembangunan yang dilakukan akan lebih memiliki visi, dan lebih terarah,” jelasnya.
Maka dari itu kata Faida, duet kepemimpinan Faida-Abdul Muqit Arief komit dalam menjadikan Jember sebagai kabupaten ramah HAM. Salah satunya dalam pembuatan kebijakan, program kerja, dan implementasi pembangunannya berpijak pada nilai-nilai HAM yang bersifat universal.
Sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberi efek kesejahteraan masyarakat – muara akhir pembangunan.
Saat ini, Jember sudah memenuhi kriteria-kriteria kabupaten peduli HAM, meski masih tahap awal. Karena setiap tahun perkembangan kabupaten HAM ini akan terus dievaluasi oleh Komnas HAM.
Apakah penyusunan rencana program kerja, serta pembangunan benar-benar merujuk pada upaya pemenuhan itu sendiri.
“Dan saya berharap upaya ini lebih implementatif dan meluas,” ujar Faida.
Sebagai perwujudan atas komitmen itu, sejak 2 tahun lalu Pemkab Jember menggandeng Komnas HAM untuk melatih para pejabat di kabupaten setempat.
Ini sebagai upaya untuk memberi pemahaman terhadap para pemimpin program di dinas masing-masing, agar mereka mampu membantu bupati dalam merencakan, serta menjalankan program yang berbasis pemenuhan HAM. “Jadi yang dilakukan penuh dengan kesadaran, bahwa ini adalah upaya pemenuhan HAM. Sekaligus menyadari bahwa pemenuhan HAM itu harus diperjuangkan,” tegasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.